"Sahabat mengembangkan SDM Bangsa"


ShoutMix chat widget

Selasa, 01 November 2011

BEKAL FIT AND PROPER PADA BPR


PENTING DAN BERMANFAAT
BEKAL FIT AND PROPER BACA ....
  • Tentang Kode Etik Bankir Indonesia
  • Tentang Penilaian TKS BPR
  • Tentang Pajak Bunga Deposito
  • Tentang Pertanyaan dan Jawaban Menghadapi Fit and Proper test
Tahukah Anda tentang Kode Etik Bankir Indonesia ?

Kode Etik bankir Indonesia

1. Seorang Bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang
    berlaku.

2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian
    dengan kegiatan banknya.

3.//Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
  
Suatu persaingan dinilai tidak sehat apabila seorang bankir :

     a.   Dalam melakukan usahanya , dengan sengaja atau karena kelalaiannya berbuat sesuatu
           yang dapat merugikan nama baik bank lain maupun pimpinan dan karyawannya.
     
     b.   Mempromosika jasa-jas banknya dengan cara –cara yang secara langsung atau tidak
           langsung dapat mengelabui calon nasabah atau nasabah , atau dengan pernyataan yang
           implikasinya mengandung hal yang tidak benar atau menjelekkan bank lain secara
           langsung atau tidak langsung.

Begitu pula untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat maka seorang bankir :
       
a.   Yang berniat meninggalkan banknya harus memberitahukan nya  dalam waktu cukup.
b.  Yang akan menerima bankir dari bank lain wajib memperhatikan bahwa bankir bersangkutan telah memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai  dengan perjanjian kerja dengan bank yang akan ditinggalkannnya.
4.  Seorang bankir tidak menyalah gunakanwewenangnya untuk kepentingan pribadi.
5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat banyak  kepentingan.
6.  Seorang bankir menjaga kerahasian nasabah dan banknya.
7.  Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikandari setiap kebijakan yang diterapkan
 banknya  terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
8.  Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun      ..keluarganya.
9.  Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela seperti berjudi, mabuk,perbuatan asusila,
  berhutang diluar kemampuandaya bayarnya ,karena perbuatan tersebut mengurangi keercayaan 
      dari masyarakat terhadap dirinya sendiri,bankir sebagai korps,dunia perbankan dan Institut    
      Bankir Indonesia.





Tahukah Anda tentang Penilaian TKS BPR ?

Tingkat kesehatan suatu BPR merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola BPR, masyarakat pengguna jasa BPR maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas BPR.

           Pelaksanaan penilaian kesehatan BPR didasarkan pada SK DIR  BI Nomor 30/2/KEP/DIR dan SE BI Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR. Tingkat kesehatan BPR pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan BPR yang bersangkutan. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan penilaian terhadap lima faktor yaitu permodalan (Capital), kualitas aktiva produktif (Assets quality), manajemen (Management), rentabilitas (Earning assets), dan likuiditas (Liquidity) yang disingkat dengan CAMEL.

Sesuai SK DIR  BI Nomor 30/2/KEP/DIR dan SE BI Nomor 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR,  langkah pertama yang dilakukan dalam penilaian tingkat kesehatan (TKS) adalah menghitung rasio-rasio masing-masing faktor CAMEL sebagai berikut  :

a. Permodalan (Capital Adequacy Ratio)
    Modal yang cukup diperlukan sebagai penyangga untuk menutup besarnya kerugian yang mungkin timbul, juga dalam rangka menambah kepercayaan penabung dan deposan serta kreditur lainnya. Capital Adequacy Ratio dihitung dengan rasio Modal atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagai berikut :
     Rasio Modal / KPMM     =     Jumlah Modal     x     100%
                                                           ATMR
    
b. Kualitas Aktiva Produktif (Asset Quality)
    Kualitas aktiva produktif yang baik atau lancar semua akan menjamin adanya pengembalian kredit dari debitur dan akan memberikan gambaran bahwa kecil kemungkinannya debitur untuk tidak memenuhi kewajibannya dengan demikian akan melindungi pendapatan dan likuiditas bank.

     Faktor Kualitas Aktiva Produktif didasarkan pada dua rasio yaitu :

1)  Rasio  Aktiva   Produktif   Yang   Diklasifikasikan  terhadap  Aktiva  Produktif   (Rasio KAP)
Rumus Rasio :
Rasio KAP   =   Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan     x    100%
                                          Aktiva Produktif (AP)
Aktiva Produktif yang diklasifikasikan ditetapkan sebagai berikut :
50%    X   Aktiva Produktif yang tergolong Kurang Lancar
75%    X   Aktiva Produktif yang tergolong Diragukan
100%  X   Aktiva Produktif yang tergolong Macet

Aktiva Produktif meliputi :
a)  Kredit yang diberikan
b)  Penempatan dan pada bank lain selain giro

2)  Rasio  Penyisihan Penghapusan Aktiva   Produktif (PPAP)  Yang  Dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Yang Wajib Dibentuk (PPAPWD)
Rumus Rasio :
Rasio PPAP       =        PPAP Yang  Dibentuk           x     100%
                                     PPAP Yang Wajib Dibentuk
Perhitungan PPAPWD :
0,5%    X    Aktiva Produktif yang tergolong Lancar
10  %   X   (Aktiva Produktif Kurang Lancar  -  Nilai Agunan)
50%     X   (Aktiva Produktif Diragukan  -  Nilai Agunan)
100%   X   (Aktiva Produktif Macet  -  Nilai Agunan)

c. Manajemen (Management)
     Keputusan manajemen yang sehat mendorong operasi bank secara sehat baik strategi usaha, sumber dana, penanaman dana dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penilaian manajemen tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1)  Manajemen Umum  (10 pertanyaan)
a) Rencana kerja tahunan bank digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha bank selama 1 tahun  (Strategi/Sasaran).
b) Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan bank dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas. (Struktur).
c) Bank memiliki batasan tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing  karyawannya yangtercermin pada kegiatan operasionalnya. (Struktur).
d) Kegiatan operasional dari pemberian kredit telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis. (Sistem).
e)  Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. (Sistem).
f)  Bank mempunyai sistem penggunaan yang baik terhadap semua dokumen penting. (Sistem).
g) Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkembangan dan pelaksanaan kegiatan bawahannya. (Sistem).
h) Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh Direksi secara independen. (Kepemimpinan).
i)  Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. (Kepemimpinan).
j)  Direksi dan Karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin kerja serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan. (Kepemimpinan).

2)  Manajemen Risiko (15 pertanyaan)
a)  Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas. (Liquidity risk).
b)  Bank senantiasa memelihara likuiditas dengan baik. (Liquidity risk).
c)  Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis terhadap kemampuan debitur  membayar  kembali kewajibannya. (Credit risk).
d)  Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap penggunaan kredit, serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. (Credit risk).
e)  Bank melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan. (Credit risk).
f)  Bank menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang sesuai prinsip kehati-hatian. (Operational risk).
g) Bank tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus bank untuk memperoleh fasilitas dari bank. (Operational risk).
h) Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara selektif terhadap temuan hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia. (Operational risk).
i)  Perjanjian kredit telah sesuai ketentuan yang berlaku. (Legal risk).
j)  Bank telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku. (Legal risk).
k) Bank menata usahakan secara baik dan aman blangko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong) dan blangko bilyet deposito yang telah dicairka dananya serta buku tabungan yang dikembalikan ke bank karena rekeningnya telah ditutup. (Legal risk).
l)  Pemilik bank telah mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau grupnya sehingga merugikan bank. (Ownership and managership risk).
m) Pemilik bank mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan bank sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku. (Ownership and managership risk).
n)  Direksi bank di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan bank. (Ownwership and managership risk).
o)  Dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas direksi dalam batas dan wewenang yang jelas yang dilakukan secara efektif. (Ownership anda managership risk).

d. Rentabilitas (Earning)
Laba bank yang besar akan menjamin adanya sumber modal yang stabil dan dengan demikian akan memudahkan  dalam menarik sumber dana dari luar.

     Faktor Rentabilitas didasarkan pada dua rasio  yaitu :

1)      Rasio  Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama (ROA Ratio)
       Rumus  Rasio :
       Rasio ROA       =       Laba Sebelum pajak (12 Bulan)      x  100%
                                         Rata-rata Total Asset (12 Bulan)
2)      Rasio Biaya Operasional 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam  periode yang sama (BOPO)
       Rumus Rasio :
       Rasio BOPO     =        Biaya Operasional (12 Bulan)            x  100%
                                           Pendapatan Operasional (12 Bulan)
e.   Likuiditas (Liquidity)
     Likuiditas yang tepat menjamin bank dalam memenuhi kewajibannya pada waktunya tanpa harus melakukan pinjaman emergensi yang mungkin berbunga tinggi atau menjual asset BPR.

          Faktor Likuiditas didasarkan pada dua  rasio  yaitu :

1)      Rasio  Alat Likuid terhadap Hutang Lancar (Cash Ratio)
       Rumus Rasio :
       Cash Ratio      =      Alat Likuid        x  100%
                                       Hutang Lancar
    
     Alat Likuid meliputi : Kas ;  Giro ; Tabungan pada bank lain setelah dikurangi tabungan bank lain pada bank.
       Hutang Lancar meliputi : Kewajiban segera ;  Tabungan ; Deposito.

2)      Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima (Loan to Deposit Ratio/LDR)
       Rumus Rasio :
       Rasio LDR       =       Kredit                      x  100%
                                         Dana Yang Diterima
Kredit adalah Kredit yang diberikan kepada masyarakat dikurangi dengan bagian kredit sindikasi yang dibiayai bank lain .
Dana yang diterima meliputi :
a)       Deposito dan tabungan masyarakat ;
b)      Pinjaman dari bank lain dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan (diluar pinjaman subordinasi)
c)       Deposito dan pinjaman dari bank lain lebih dari tiga bulan ;
d)      Modal inti ; Modal pinjaman.

FAKTOR          DINILAI

                SEHAT                  
  CUKUP
KURANG                
TIDAK
 SEHAT               
SEHAT                
SEHAT






Permodalan
CAR
≥  8%
                 -
< 8%  -  ≥ 6,5%
<  6,5%












Kualitas
KAP
0 - ≤ 10 ,3%
> 10,3%  -  ≤ 12,6%
> 12,6% - ≤ 14,5%
>  14,5%






Aktiva





Produktif
PPAP
>  81%
≥ 66% - <81%
≥ 51% - < 66%
<  51%












Manajemen
81 -  100
66  - <  81
51  - < 66
<  51












ROA
≥  1,21%
≥ 0,99%  - < 1,21%
≥ 0,76% - < 0,99%
< 0,76%
Rentabilitas











BOPO
≤  93,5%
> 93,5%  - ≤ 94,7%
> 94,7% - =  95,9%
> 95,9%







CASH
≥  4,05%
≥ 3,3%    - < 4,05%
≥ 2,55% - < 3,3%
<  2,5%
Likuiditas











LDR
≤  94,7%
> 94,7%  - ≤ 98,5%
> 98,5% - ≤  102,2%
> 102,5%








Tahukah Anda tentang Ketentuan Pajak Bunga Deposito ?
                   
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 131 TAHUN 2000
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN
SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu mengatur kembali ketentuan tentang pengenaan pajak atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi, badan, lembaga, atau organisasi berupa bunga yang

berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank lndonesia dikenakan pemotongan pajak

Penghasilan sebagai berikut :

a.       Dibebaskan dari pemotongan Pajak Penghasilan sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi  Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;


b.      Dikenakan Pajak Penghasilan final sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto,
dalam hal  jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut lebih dari Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).


Sudahkah Anda Mengetahui Hal-hal Berikut ini sebelum mengikuti Fit and Proper Test ?

DIREKSI

I.    HUBUNGANNYA DENGAN ANGGARAN DASAR SESUAI UU PT. No. 40/ 2007 DAN PBI No. 8/26/PBI/2006 TENTANG BPR


1.       Sebutkan Visi dan Misi sebagai Direksi BPR ? 

       Visi          :

       Misi         :

      Dijawab sendiri yang penting dalam koridor memajukan BPR (Visi) dan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi (Misi)

2.    Siapa yang mengangkat direksi dan sebutkan kewajiban dan kewenangan direksi  ?
       Direksi diangkat oleh RUPS.

       Kewajiban Direksi :
a.      Kewajiban yang berkaitan dengan perseroan
b.     Kewajiban yang berkaitan dengan RUPS
c.      Kewajiban yang berkaitan dengan kepentingan kreditur/masyarakat

3.    Apa saja tugas direksi  ?
       Tugas direksi melaksanakan kepengurusan dan perwakilan

4.    Apa saja hak-hak direksi ?
       a. Hak untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan
       b.  Hak untuk memberikan kuasa tertulis kepada pihak lain
c. Hak untuk mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah didahului dengan persetujuan RUPS
d. Hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS/Komisaris
e.  Hak untuk mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya sesuai AD/Akte pendirian

5.    Kapan berakhirnya masa tugas direksi ?           
a.    Jangka waktu masa tugas direksi diatur dalam AD/Akte pendirian
b.   Jika diberhentikan sementara waktu sebelum berakhir masa tugasnya oleh RUPS/Komisaris maka dalam jangka waktu 30 hari harus diadakan RUPS untuk memberi kesempatan Direksi tersebut membela diri.
c.    Dalam kondisi tertentu komisaris dapat bertindak sebagai pengurus perseroan.





6.    Bagaimana pertanggung jawaban pribadi direksi ?
a.  Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
b.  Dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi.
c. Anggota direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan :
     1)  Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian
4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tsb.

7.    Kewajiban direksi dalam mengelola BPR ?
a. Melaksanakan kewajiban sesuai anggaran dasar
b.  Menyusun laporan rencana kerja tahunan dengan persetujuan dewan komisaris
c. Melaksanakan rencana kerja yang telah mendapat persetujuan dewan komisaris
d. Mengelola sumber dana untuk digunakan mayoritas pada pemberikan kredit (aktiva produktif) yang menghasilkan pendapatan
e.  Mengelola sumber daya manusia dengan memperhatikan kemampuan dan mengembangkan keterampilan dan kesejahteraan

8.    Kewajiban direksi terhadap Komisaris BPR ?
a.  Membuat rencana kerja yang wajib disetujui Dewan Komisaris
b. Memaparkan operasional BPR dalam rapat pembinaan dengan DK yang dituangkan  dalam bentuk risalah rapat minimal 4 kali setahun
c.  Menyampaikan rekomendasi keputusan kredit dalam batas tertentu yang harus diketahui Dewan Komisaris
      
9.    Laporan-laporan yang berhubungan dengan kewajiban BPR kepada Bank Indonesia ?
a.   Laporan Keuangan Bulanan (Lap disampaikan maks. tanggal 14 bulan berikutnya)
b. Laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) (Lap. Disampaikan maks. tanggal 14 bulan berikutnya)
c.  Laporan Publikasi triwulanan (Lap disampaikan maks. 1 bulan berikutnya)
d. Laporan Keuangan Tahunan (Lap disampaikan maks. Februari bulan berikutnya karena tidak diaudit)
e.  Rencana Kerja Tahunan Direksi (Lap. Disampaikan maks akhir Januari tahun berikutnya)
f.  Laporan Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Rencana Kerja Direksi semesteran (Seti


10.  Kapan RUPS wajib dibuat oleh bank ?
a. Pada saat terjadi perubahan pengurus atau penggantian pengurus
b. Pada saat terjadi perubahan pemegang saham
c. Pada saat terjadi perubahan anggaran
d. Pada saat terjadi perubahan modal
e. Pada saat Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan
f.  Pada saat Direksi menyampaikan penghapusan kredit atau penghapusan tagih
g.  Pada saat akan dilakukan pembagian dividen dan bonus tahunan
h.  Pada saat terjadi peristiwa yang secara material berpengaruh terhadap aset perusahaan





II.  HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN PERATURAN BI

1.  Apa latar belakang permasalahan BPR di Indonesia ?
a.  Permasalahan internal
     Seperti likuiditas, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan NPL (Non perfrming loan)
b.  Permasalahan eksternal
     Krisis kepercayaan masyarakat, perubahan, peraturan           
c.  Tajamnya persaingan antar bank
d.  Ekspansi kredit yang tidak diimbangi penghimpunan dana masyarakat
e.  Pengaturan kredit tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian

2.  Apa yang dimaksud dengan tata kelola yang baik dan kode etik  ?
Adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola), perusahaan, pihak debitur, pemerintah, karyawan serta para stake holder (pihak terkait) intern dan ekstern dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

3.  Apa yang dimaksud dengan peraturan perbankan dan apa tujuannya  ?
Peraturan perbankan adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh otoritas perbankan untuk mengatur kelembagaan dan kegiatan perbankan.
Tujuan peraturan perbankan :
a.      Menjaga stabilitas dan kepercayaan terhadap sistem perbankan
b.     Meyakinkan berfungsinya pasar keuangan
c.      Pencegahan risiko sistemik
d.     Pencegahan risiko individual bank
e.      Peningkatan efisiensi sistem perbankan

4. Apa saja usaha BPR Konvensional yg diperbolehkan sesuai Pasal 13UU No.10 Th1998 ?
     a.   Penghimpunan dana masyarakat
     b.   Memberikan kredit
     c.   Pembiayaan dan penempatan dana (SBI, deposito, tabungan pada bank lain)          

5. Apa saja usaha BPR Konvensional yang dilarang sesuai Pasal 14 UU No. 10 Th 1998 ?
     a. Menerima simpanan dalam bentuk giro
     b. Mengikuti lalu lintas pembayaran
     c. Usaha valas, penyertaan modal
     d. Usaha perasuransian
     e. Kegiatan lain diluar yang diperbolehkan

6.  Mengapa BPR konvensional dilarang melakukan usaha sebagaimana pasal 14 UU No. 10 tahun 1998 ?
     Dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha BPR yang ditujuan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan atau disesuaikan dengan kondisi aktivitas usaha kecil.

7.  Apa saja kegiatan usaha BPR Konvensional  ?
     Sumber dana :
a.      Tabungan
b.     Deposito
c.      Antar bank (pinjaman)

Penyaluran dana :
a.        Kredit yang diberikan
b.       Penempatan antar bank /deposito berjangka

8.  Berapa jumlah modal disetor BPR  ?
     Berdasarkan PBI No.  8/26/PBI/2006 tentang BPR pasal 4, bahwa BPR di wilayah kabupaten dan ibu kota provinsi pada tahun 2010 wajib memenuhi ketentuan sebesar                           Rp. 2 Milyar. Sedangkan yang beroperasi di ibukota negara sebesar Rp. 5 Milyar

9.  Apa isi PBI  No. 11/20/PBI/2009 ?
     Yaitu PBI yang mengatur tentang tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus.
     Dalam hal BI menilai suatu BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka BPR tsb ditetapkan dalam status pengawasan khusus yang disebut BPR DPK.
    
     BPR dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan jika :
a.      Kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) kurang dari 4%
b.     Penyediaan Cash Ratio (CR) rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 3%
c.      BI memberitahukan mengenai penetapan BPR DPK melalui surat disampaikan langsung dalam pertemuan dengan pengurus dan atau pemegang saham
    
10.  Apa isi PBI No.  11/13/PBI/2009 ?
       Yaitu PBI yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)       
       BMPK adalah  persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR.
       Penyediaan Dana adalah penanaman dana BPR dalam bentuk:
a. kredit, dan/atau
b. penempatan dana antar bank.
      
       Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana pada saat   direalisasikan terhadap Modal BPR dengan BMPK yang diperkenankan.
       Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase Penyediaan Dana yang telah direalisasikan terhadap Modal BPR pada saat tanggal laporan dengan BMPK yang diperkenankan dan tidak termasuk Pelanggaran BMPK.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara BPR dengan pihak lain yang mewajibkan pihak Peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.


Penempatan Dana Antar Bank adalah penanaman dana BPR pada Bank lain, dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan dan penanaman dana lainnya yang sejenis.

Modal adalah modal inti dan modal pelengkap sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum BPR.

Penyediaan Dana kepada seluruh Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal BPR.

Penyediaan Dana dalam bentuk Penempatan Dana Antar Bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Modal BPR.

Penyediaan Dana dalam bentuk Kredit kepada 1 (satu) kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal BPR.

11.  Apa isi PBI No. 8/19/PBI/2006 ?
       PBI yang mengatur tentang tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif,  yang meliputi :
1.   Ketentuan Kualitas Aktiva Produktif
2.   Ketentuan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
3.   Ketentuan Agunan yang diambil alih
4.   Ketentuan Hapus Buku
5.   Ketentuan Hapus Tagih

Ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketentuan Kualitas Aktiva Produktif
            Dalam rangka untuk mengembangkan usaha dan mengelola risiko kredit, maka Direksi Bank Perkreditan Rakyat Marcorindo Perdana memandang perlu untuk merivisi ketentuan kredit yang berhubungan dengan Kualitas Aktiva Produktif dengan menyesuaikan pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006, yaitu sebagai berikut :
a.    Penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. 
b.    Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian tersebut, Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Kualitas Aktiva Produktif senantiasa Lancar.
c.    Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
d.    Kualitas Kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan sesuai pasal 4 ayat (2) PBI No. 8/19/PBI/2006  ditetapkan sebagai berikut :
1)  Lancar,  apabila :
a)  Tidak terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga; atau
b) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo.         
2)  Kurang Lancar, apabila :      
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran; dan atau
b)  Kredit telah jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

     Dalam hal ini terdapat penekanan pada kredit yang telah jatuh tempo, di mana sebelumnya didasarkan pada jumlah tunggakan angsuran kredit sekarang tidak berlaku lagi. Kredit jatuh tempo ditetapkan kurang lancar jika baru satu bulan. Apabila dalam satu bulan tidak dilunasi, maka akan dipindahkan ke kolektibilitas Diragukan.     
3) Diragukan, apabila :  
a)    Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran; dan/atau
b)    Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan tetapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan.

Dalam hal ini terdapat penekanan pada kredit yang sudah termasuk kolektibilitas Diragukan. Ketentuan sebelumnya apabila 21 bulan sejak kolektibilitas Diragukan tidak dilunasi maka sisa kredit harus dipindah ke kolektibilitas Macet. Sekarang apabila jangka waktu 12 bulan kredit Diragukan belum dilunasi maka akan dipindah ke kolektibiltas Macet. Kredit jatuh tempo ditetapkan berdasarkan pada lamanya tunggakan penyelesaian kredit. Apabila sudah dua bulan kredit jatuh tempo tidak dilunasi maka harus dipindah ke kolektibilitas Diragukan. Dan apabila sudah melampaui dua bulan kedit belum diselesaikan maka harus dipindah ke kredit Macet.    

   
4) Macet, apabila :         
a)    Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran;
b)    Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan ;

2. Ketentuan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
     Dalam hal ketentuan pembentukan PPAP ada perbedaan yang cukup berarti di mana sebelumnya PPAP hanya satu, maka menurut PBI No. 8/19/PBI/2006 pasal 12 PPAP dibagi menjadi dua yaitu PPAP umum dan PPAP khusus. PPAP umum berfungsi menambah modal sedangkan PPAP khusus berfungsi untuk mengantisipasi kredit bermasalah sehingga bersifat mengurangi saldo outstanding kredit.

     Dalam hal pembukuan PPAP tersebut diatur sebagai berikut :
a.    PPAP umum dalam laporan keuangan akan dicatat pada pos Modal berfungsi sebagai Modal Pelengkap ;
b.   PPAP umum ditetapkan paling kurang sebesar 0,5% dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas lancar.
c.    PPAP khusus dalam laporan keuangan akan dicatat pada pos aktiva dengan nama Penyisihan Penghapusan Aktiva yang pada dasarnya bersifat mengurangi saldo outstanding kredit.
d.   PPAP khusus ditetapkan paling kurang :
1) 10%  dari Aktiva Produktif dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
2) 50% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan; dan
3) 100% dari Aktiva Produktif dengan kualitas Macet setelah dikurangi dengan nilai agunan.
e.  Nilai agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP sebagaimana dimaksud pada pasal 13 PBI   No. 8/19/PBI/2006 yaitu :
1) 100% dari agunan yang bersifat likuid, seperti tabungan dan deposito yang diblokir BPR disertai surat kuasa pencairan.
2) 80%  dari nilai hak tanggungan untuk agunan berupa tanah, bangunan dengan kepemilikan SHM atau SHGB yang diikat dengan APHT.
3)    60%  dari nilai jual obyek pajak untuk agunan berupa tanah, bangunan, rumah bersertifikat hak milik (SHM) atau SHGB, hak pakai tanpa hak tanggungan.
4) 50 % dari nilai pasar untuk agunan berupa kendaraan bermotor yang disertai bukti kepemilikan dan diiikat sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Ketentuan Agunan yang diambil alih (AYDA)
Berdasarkan pada pasal 23 PBI No. 8/19/PBI/2006 yaitu mengenai Agunan yang diambil alih (AYDA), maka BPR Marcorindo Perdana melakukannya dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :
a.  Kriteria Kredit Agunan yang Diambil Alih
     Agunan kredit yang akan diambil alih BPR adalah kredit sudah termasuk ke dalam kolektibilitas Macet.
b.  Prosedur Pengambil Alihan Agunan
1)  Bagian kredit menyiapkan data kartu angsuran dan menghitung jumlah kewajiban yang harus dilunasi.
2)  Bagian kredit menyiapkan surat-surat tegoran yang telah dikirim kepada debitur, yaitu mulai dari surat pemberitahuan, surat peringatan ke 1,   ke 2 dan upaya penyelesaian kredit debitur.
3)  Pengambil alihan dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyerahkan sendiri agunan yang tergolong macet tersebut terhitung sejak berakhirnya masa berlaku surat peringatan ke 2. Hal ini dilakukan sebagai upaya persuasif agar debitur memiliki kesadaran untuk mengikuti kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kredit yang telah ditanda tangani.
4)  Apabila debitur tidak juga melunasi kreditnya dalam tempo yang telah ditetapkan dan tidak juga menyerahkan agunan maka Direksi menerbitkan surat penarikan agunan kredit, khusus agunan berupa kendaraan.
5)  Terhadap agunan kredit berupa tanah dan bangunan, BPR segera memasangkan hak tanggungan sehingga secara BPR memiliki kekuatan secara hukum. Selanjutnya BPR dapat melakukan somasi dan mendaftarkan ke Pengadilan.
6)  Upaya pengambil alihan melalui pengadilan merupakan upaya terakhir dilakukan BPR dalam hal pengambil alihan agunan.
7)  Khusus untuk kendaraan, pengambil alihan agunan oleh pihak BPR harus dibuatkan serah terima agunan. Terkecuali dalam kondisi terpaksa karena debitur tidak kooperatif, maka surat kuasa penjualan agunan yang ada pada BPR dapat langsung dijalankan.
    
      c.  Penjualan Agunan          
1)  Atas agunan yang diambil alih, maka BPR membukukan ke dalam rekening Rupa-Rupa Aktiva dengan nama Agunan yang Diambil Alih senilai sisa kredit debitur yang bersangkutan, dan mengkredit rekening Kredit yang Diberikan dengan jumlah yang sama.
2)  Sebelum melakukan penjualan agunan maka BPR menetapkan nilai jual Agunan yang diambil Alih tersebut berdasarkan harga pasar dan harga wajar yang juga disesuaikan dengan kondisi fisik jaminan. Dan mengingat nilai agunan BPR rata-rata di bawah Rp. 500 Juta, maka penilaian dapat dilakukan oleh intern BPR.
3)  BPR memberikan kesempatan selama 1 bulan (untuk agunan tanah dan bangunan) dan selama 1 minggu (untuk agunan berupa kendaraan) kepada debitur untuk mencarikan calon pembelinya yang dianggap dapat memenuhi harga yang ditetapkan debitur.
4)  Apabila dalam batas waktu yang telah ditetapkan, ternyata debitur belum juga menemukan pembeli yang cocok maka pihak BPR sendiri yang akan melakukan penjualan agunan, di mana seluruh biaya-biaya yang timbul dalam proses penjualan agunan menjadi tanggungan debitur. Biaya ini akan dipotong pada saat terjadi penjualan agunan.
5)  Agunan yang telah terjual seluruhnya diprioritaskan untuk menyelesaikan kewajiban debitur kepada BPR.

0 komentar:

Poskan Komentar